Iklan

Iklan

Desakan Transparansi Anggaran DKI Jakarta

09/11/19, 07:23 WIB Last Updated 2019-11-11T00:26:57Z


JAKARTA - Penyusunan anggaran di Pemrov  DKI  Jakarta,  masih carut marut.  Anggota Fraksi Partai Solidaritas  Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta, William Aditya Sarana,  pernah mengungkpakan adanya sejumlah anggaran tak wajar yang diusulkan Pemprov DKI Jakarta dalam Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020.  Mulai dari pembelian lem Aibon sebedar Rp82 miliar hingga solan pembelian bolpoin dan  kompter.

Karena itu, politisi  PSI itu  meminta Gubenur DKI Jakarta, Anies Baswedan, untuk mengunggah  KUA-PPAS 2020 itu dalam situs apbd.Jakarta,. go.id.   Sebab menurutnya, warga Jakarta berhak tahu rancangan anggaran yang disusun dan akan digunakan Pemprov DKI.  William  juga telah membuat Petisi bertajuk, “PSI Desak Gubenur Anies Transparan soal Anggaran.” Petisi itu kabarnya telah ditandatangani oleh 12.920 orang.

Tidak ketinggalan, sekelompok masyarakat yang mengatasnamakan Presidium Rakyat Nusantara  juga telah menyambangi gedung Balai Kota, Jakarta Pusat, pada 8 November lalu. Permintaan sama,  agar  Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan  mempublikasikan Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2020 dalam website pemerintah.  

Siksa salah satu orator  dalam aksi  tersebut mengungkapkan, permintaan itu karena adanya  temuan beberapa mata anggaran yang dirasa janggal, seperti pembelian lem Aibon untuk sckolah-sekolah senilai Rp 82 miliar. Selain itu, alat tulis kantor seperti pulpen dianggarkan mencapai Rp 123,8 miliar.  Mata anggaran lain yang tak kalah fantastis adalah pembelan komputer senilai Rp. 121,2 miliar dan software antivirus sebesar Rp12,9 miliar.

Justru  Siska  menduga kebijakan Anies yang tidak mempublikasikan  dokumen KUA-PPAS  tersebut berpotensi  adanya praktek korupsi dalam APBD 2020.Untuk itu ia mengajak  masyarakat untuk mengawasi anggaran-anggaran yang tak masuk akal di dalam KUA-PPAS tersebut.  "Kami  menduga,  dengan  tertutupnya akses informasi maka potensi manipulasi anggaran yang berujung korupsi sangat besar. Tentu saja ini sangat merugikan warga Jakarta yang hingga hari ini masih banyak hidup di bawah garis kemiskinan," kata  Siska.

Hingga kini  KUA –PPAS 2020, belum diunggah dalam situs APBD DKI Jakarta. Alasannya,  dokumenitu belum final. Padahal, dokumen itu yang sedang dibahas bersama antara Pemprov DKI Jakarta dan DPRD.  Anies Baswedan mengaku khawatir jika dokumen itu diunggah dan dilihat publik, justru akan menimbulkan keramaian. “Justru karena ada masalah seperti ini yang menimbulkan keramaian, padahal tidak akan dieksekusi,” ujar Anies.

Anies berjanji akan  akan mengunggah anggaran kegiatan Pemprov DKI saat pihaknya dan DPRD telah rampung membahas anggaran APBD 2020. “Tidak (akan upload), kalau upload-nya itu bersamaan dengan DPRD,” kata Anies. Saat ini, Anies mengaku dirinya akan lebih fokus untuk melakukan penyisiran dan koreksi secara internal sehingga data itu tak akan dibuka ke publik sekarang  ini. **

Komentar
Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE. #JernihBerkomentar
  • Desakan Transparansi Anggaran DKI Jakarta

Terkini

Topik Populer

Iklan