Iklan

Iklan

Organisasi PKK Diminta Tidak Berpolitik

20/04/18, 10:43 WIB Last Updated 2019-09-18T13:44:09Z
Ketua Umum TP PKK Erni Guntarti. 
Jakarta - Meskipun tahun ini merupakan tahun politik, organisasi Pembinaan Kesejahteraan Keluarga alias PKK diminta untuk tidak berpolitik. Hal ini diungkapkan Ketua Umum Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Erni Guntarti. Ia menegaskan bahwa organisasi yang dipimpinnya, bukan organisasi politik. Karena itu, tak bisa ditarik-tarik oleh kepentingan politik tertentu. PKK, kata Erni, bekerja untuk semua lapisan. Memberdayakan keluarga Indonesia.

"Kalau kita kalau kita di PKK bukan untuk politik, jadi kita bekerja untuk segala lapisan. Tapi silahkan mengetahui tentang politik. Silahkan, " kata Erni usai menghadiri peringatan Hari Kartini, di Jakarta, Kamis (19/4).

Fokus utama kerja PKK, kata dia, pemberdayaan keluarga. Di PKK, terkait pemberdayaan ada  10 program dan ada 4 bidang garapan. Di dalamnya, ada  faktor keluarga, penghayat Pancasila, gotong royong dan revolusi mental.

"Kemudian tentang pelatihan keterampilan biasanya kita untuk ekonomi keluarga, terutama untuk menunjang ekonomi keluarga," katanya.

Selain itu, PKK juga kata Erni mempunyai program tentang ketahanan keluarga. Contoh kecilnya, bagaimana memanfaatkan lahan pekarangan dengan toga atau tanaman obat keluarga. Sehingga halaman rumah pun asri nyaman bersih dan punya manfaat bagi keluarga.

"Dan untuk kesehatan. Masing-masing itu yang kita punyai, prioritas kita terutama karakter untuk bagaimana pola asuh yang benar untuk anak, mempunyai akhlak yang mulia bagaimana revolusi mental Pak Jokowi itu. Di bidang kesehatan misal untuk deteksi dini kepada keluarga," katanya.

Semua program PKK, lanjut Erni menyasar kepada perempuan dari segala lapisan usia. Erni pun berharap generasi muda bisa mengenal PKK, dan ikut mendukungnya.  " Karenaitu kan pemberdayaannya. Luar biasa di situ," ujarnya.

Di daerah, kata Erni, peran PKK sangat dibutuhkan. Ia contohkan Posyandu yang masih aktif dan dibutuhkan ibu-ibu. Dan, untuk memperkuat peran PKK, telah keluar Peraturan Presiden yang mengatur bahwa PKK bisa bekerja sama dengan dinas ataupun kepentingan yang lain.

"Selama ini kita sudah ada tapi dengan adanya Perpres akan bisa bersama-sama bersinergi, lebih bisa. Perpres Nomor 99 tahun 2017 sudah diterbitkan Oktober atau November tahun lalu," ujarnya.

Erni sendiri berharap kaum ibu bisa lebih mandiri lagi. Apalagi sekarang, banyak kesempatan mengembangkan potensi. Tapi meski begitu,  perempuan Indonesia harus lebih mementingkan keluarga. Karena keluarga adalah fondasi Negara.(HMD)
Komentar
Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE. #JernihBerkomentar
  • Organisasi PKK Diminta Tidak Berpolitik

Terkini

Topik Populer

Iklan